Home
News
Pentingnya Manajemen dan Sistem Jaminan Halal di Industri Pangan

Pentingnya Manajemen dan Sistem Jaminan Halal di Industri Pangan

Pangan yang aman merupakan hal penting dalam industri pangan dan juga konsumen. Indonesia merupakan negara yang memiliki lebih delapan puluh persen (80%) penduduknya adalah muslim. Oleh karena itu selain pangan yang aman, pangan yang halal merupakan hal  yang penting bagi konsumen muslim di Indonesia. Ketua Departemen Ilmu Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor, Dr. Ir. Feri Kusnandar dalam sebuah diskusi tentang produk pangan halal menegaskan, pangan yang halal dan aman merupakan pangan yang penting, karena banyaknya permintaan pangan halal dan aman dari dua puluh lima persen (25%) konsumen muslim di dunia. Jadi tidak saja di Indonesia, di seluruh dunia permintaan akan pangan yang halal terus mengalami peningkatan.

Staf Pengajar Teknologi Pangan IPB Dr. Ir. Joko Hermanianto menambahkan, kini telah banyak penelitian yang menyatakan bahwa dalam makanan yang termasuk kategori haram ini tidak baik untuk kesehatan. Contohnya makanan yang haram seperti darah, mengandung asam urat, heme-protein dapat memicu kanker kolon, dan dapat mengandung mikroorganisme. Begitu juga untuk babi, berdasarkan penelitian Prof. Dr. H H Reckenweg, seperti yang disampaikan oleh Joko, babi memiliki gen yang dekat dengan manusia sehingga akan mudah untuk bermutasi. Selain itu beberapa waktu lalu mulai terdapat virus seperti flu babi, babi juga mengandung sutoxin yang merupakan racun ikatan sulfida. Kandungan protein sulfur yang tinggi, adanya cacing dan rentan alergi membuat babi tidak baik untuk kesehatan.

Joko menjelaskan, memakan makanan yang haram tidak saja memakan makan haram tersebut secara utuh, tapi juga memakan makanan yang mengandung unsur – unsur haram meski sedikit. Bahkan makanan dikatakan haram jika selama proses produksi sampai distribusi terkandung unsur – unsur haram. Dengan begitu, sangat penting bagi produsen pangan untuk memiliki manajemen dan sistem jaminan halal. Dalam hal ini LPPOM MUI telah melakukan pendampingan dan penetapan sertifikasi label halal. 

Lebih jauh ia menguraikan, kriteria sertifikasi sistem jaminan halal terdapat beberapa hal yang diperhatikan, yaitu kebijakan halal, tim manajemen halal, pelatihan dan edukasi, bahan yang digunakan, produk yang dihasilkan, fasilitas produksi, prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, traceability, internal audit, dan management review. 

Meskipun Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim yang banyak, serta telah banyak penelitian tentang bahaya makanan haram, Joko menyayangkan bahwa di Indonesia masih memiliki kendala hukum implementasi halal. Selain itu masih belum ada kewajiban bagi produsen untuk menjamin produk mereka halal, untuk melakukan sertifikasi sistem jaminan halal masih bersifat sukarela bagi produsen. Ia mengharapkan agar tersedia informasi pangan halal secara luas di tengah masyarakat, sehingga terdapat informasi yang cukup, untuk menandakan suatu produk adalah halal atau tidak. alpi (opi) 

Sumber: http://alpindonesia.org/berita/index1.php?view&id=416

Tags: